Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem
Makarim berencana membuka sekolah tatap muka terbatas pada Juli
mendatang. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai hal
tersebut sulit dilakukan karena proses vaksinasi para guru masih lambat.
Menurut
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim pada dasarnya pihaknya paham
akan ancaman learning loss pada para peserta didik. Namun, bila sekolah
dipaksa untuk dibuka serentak Juli nanti ada risiko kasus COVID-19
meningkat sehingga mengancam keselamatan peserta didik, guru, hingga
keluarganya.
"Tentu
opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan
masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya," ungkap dia.
Lebih
lanjut, Satriawan mengungkapkan bahwa vaksinasi guru dan tenaga
pendidik merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses
sekolah tatap muka. Hanya saja, hingga awal Juni baru sekitar 1 juta
guru yang divaksin dari total target sebanyak 5 juta guru.
"Kami
dari awal mendapatkan laporan dari jaringan P2G daerah, vaksinasi guru
tendik memang lambat di daerah-daerah. Kami meminta kementerian terkait
gercep, apalagi kita baru impor vaksin dari luar," imbuh guru SMA ini.
Untuk
itu, Kabid Advokasi P2H Iman Z Haeri meminta agar pemerintah, khususnya
Kemendikbudristek konsisten melaksanakan vaksinasi pada guru dan tenaga
pendidik. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan
sesuai target, yakni Juli mendatang.
Untuk
mendukung proses sekolah tatap muka, kata Iman, sekolah harus memenuhi
Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang diisi secara online.
Hingga 4 Juni 2021, daftar tersebut baru diisi 54,36% sekolah. Padahal,
daftar tersebut memastikan sekolah memiliki ketersediaan sarana sanitasi
dan kebersihan; ketersediaan fasilitas kesehatan; pemetaan warga satuan
pendidikan, misalnya yang memiliki comorbid.
"Padahal
melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau bagaimana
kesiapan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka ditinjau dari
aspek kesiapan prokes di satuan pendidikan. Perlu diketahui jumlah
sekolah secara nasional adalah 535.782 sekolah," kata Iman.
Untuk itu, P2G menuliskan beberapa rekomendasi.
Pertama
adalah meminta Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda melakukan
pemetaan terhadap guru yang belum divaksinasi, baik tahap 1 maupun tahap
2.
Kedua, menyarankan agar
Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) melakukan pengecekan assesment
daftar periksa kepada sekolah yang telah mengisi online. Melalui asesmen
dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.Sedangkan,
bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana
pendukung prokes, maka kepala sekolah perlu dibantu oleh Pengawas dan
Dinas Pendidikan untuk memenuhi fasilitas pendukung prokes dengan biaya
pengadaannya dari Dana BOS.
Ketiga,
P2G mendesak Kemendikbudristek, Kemenag, dan Pemda memberikan pelatihan
'blended learning; untuk guru, agar kompetensi guru di bidang pedagogik
digital terbangun.
Keempat,
P2G sangat berharap desakan Nadiem agar sekolah harus dibuka Juli 2021
tanpa tawar-menawar, hanya berlaku bagi sekolah yang vaksinasi gurunya
rampung dan sudah diberikan asesmen kelayakan oleh Pemda untuk memulai
PTM. Sedangkan bagi sekolah yang belum, maka opsi perpanjang PJJ adalah
yang terbaik.
Kelima,
pemetaan terkait kota/kabupaten yang masih zona merah atau oranye,
ditambah lagi dengan jumlah peningkatan kasus COVID-19 atau positivity
rate masih tinggi. Misalnya, seperti di Jakarta, opsi PJJ masih yang
terbaik.
Oleh
karenanya, P2G meminta Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda benar-benar
melakukan koordinasi dan pemetaan. Sedangkan kebijakan sekolah tatap
muka Juli mendatang dinilai belum bisa dilakukan serentak.
"Maka,
P2G memandang kebijakan sekolah dimulai tatap muka Juli 2021 nanti,
tidak dapat dilakukan secara serentak seluruhnya di 514 kota/kab dan 34
provinsi, dengan jumlah 435 ribu sekolah. Ada daerah yang sudah dapat
melakukan PTM, tapi ada juga yang masih PJJ," tutup Satriwan.
