Sekolah Tatap Muka Dimulai Juli
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim berkeras membuka sekolah dengan skema tatap muka terbatas pada Juli tahun ini. Kebijakan tersebut diambil di saat kasus Covid-19 justru sedang melonjak pascalibur lebaran.
Nadiem
menyatakan tidak ada tawar menawar demi pendidikan. Nadiem beralasan
masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia.
"Tidak
ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita
hadapi," kata Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI.
Meski
mengaku memahami kekhawatiran orang tua, namun mantan Bos Gojek itu
menyebut penundaan membuka sekolah bisa berdampak panjang.
Pembukaan
sekolah Juli nanti, kata dia, juga berdasarkan pertimbangan usai
dirinya membaca dan mendengar langsung keluhan para pelajar di media
sosial.
"Kami upayakan pendidik dan tenaga kependidikan jadi prioritas penerima vaksinasi Covid-19," ujarnya.
Sejalan
dengan titah Nadiem, Kemendikbud Ristek menerbitkan panduan pendidikan
tatap muka (PTM). Panduan ini, diperuntukkan bagi sekolah tingkat PAUD,
dasar, dan menengah. Nadiem berharap para pendidik bisa mempelajari dan
menggunakan panduan ini saat membuka sekolah pada Juli mendatang.
Sebelumnya,
pemerintah telah mewajibkan semua sekolah dibuka dan melakukan
pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hal ini dilakukan setelah
vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan selesai dilakukan.
Adapun vaksinasi ini, kata Nadiem, paling lama selesai pada Agustus
mendatang.
Saat
ini, menurutnya, baru terdapat 30 persen sekolah yang membuka
pembelajaran tatap muka. Padahal, pemerintah telah mendorong
berulangkali agar sekolah dibuka.
Meski
demikian, sekolah yang hendak melakukan PTM harus memenuhi sejumlah
syarat, seperti mendapatkan izin dan pemerintah daerah setempat dan
memenuhi daftar periksa Kemendikbud Ristek. Hal itu meliputi sejumlah
fasilitas pencegahan penularan Covid-19, seperti tempat mencuci tangan,
disenfektan, dan toilet yang bersih.
Sementara
itu diketahui sebanyak 10.931 sekolah tidak memiliki sarana cuci
tangan, 38.595 sekolah tidak punya desinfektan, 11.801 sekolah tidak
memiliki toilet bersih. Meski mendorong agar PTM segera dilakukan,
pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus untuk pemenuhan sarana ini.
Pemerintah meminta agar sekolah menggunakan dana BOS untuk melakukan
PTM terbatas.