Mimpi Jutaan Guru Honorer Jadi PNS Pupus Sudah
Mimpi Jutaan Guru Honorer Jadi PNS Pupus Sudah
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengaku kaget dengan
kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk menghentikan rekrutmen CPNS guru
mulai 2021 dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kontrak (PPPK). Padahal, keputusan ini juga tidak pernah disinggung
dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud).
"Ini
berita agak mengagetkan kita, karena beberapa waktu lalu Mendikbud
bersama dengan Komisi X sudah menyetujui bahwa membuka pendaftaran PPPK
guru sebanyak 1 juta orang, sementara untuk CPNS tetap, karena
sebenarnya CPNS adalah sesuatu yang dibutuhkan pemerintah. Dikarenakan
setiap tahun ada yang pensiun, setiap tahun selalu ada yang tidak bisa
meneruskan tugasnya," kata Dede, dikutip dari SINDOnews.
Politikus
Partai Demokrat ini mengungkap bahwa jumlah guru PNS ini tidak cukup
banyak, bahkan rata-ratanya hanya 1-2 orang guru PNS di setiap
sekolahnya dan sisanya merupakan guru honorer. Meskipun Komisi X DPR
sepakat untuk merekrut guru honorer menjadi PPPK, rekrutmen CPNS guru
harus tetap ada. "Memang kesepakatan kita dalam beberapa kali rapat itu
honorer akan diganti menjadi PPPK tetapi, CPNS masih ada," ujarnya.
Menurut
mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, kalau tiba-tiba pemerintah
menghapus rekrutmen PNS untuk para guru, tentu saja kebijakan ini sangat
diskriminatif dan seolah-olah guru tidak boleh menjadi PNS, padahal
guru-guru ini sudah lama mengabdi.
"Padahal
guru sudah mengabdi lama, mereka sudah bertugas, jadi menurut hemat
kami ini adalah sesuatu yang benar-benar mengkhianati perjuangan para
guru," cetus Dede.
Dede
menegaskan bahwa PPPK perlu ada untuk mengganti posisi tenaga pengajar
honorer. Tetapi, dengan kebijakan sekarang bahwa seluruh posisi untuk
CPNS dicabut untuk guru, selain pemerintah diskriminatif, kebijakan ini
menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai jasa para guru.
Karena
itu, Dede menambahkan, persoalan ini akan dibahas segera dalam agenda
rapat Komisi X dengan Mendikbud di masa sidang pekan depan. Karena hal
ini tidak pernah disinggung sama sekali oleh Mendikbud.
"Itu
yang membuat kami sangat terkejut, ya begitu kita masuk ini akan
menjadi agenda pertama yang kita diskusikan dengan para menteri adalah
hal seperti ini, termasuk masalah tatap muka dan lain sebagainya," ujar
Dede.