SE Peserta BPJS Kesehatan Keluarga Tambahan dengan Iuran 1 % RIAU

Menindak lanjuti implementasi Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2018

Tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 5 ayat (3) yaitu selain anggota keluarga dimaksud pada ayat (1) untuk peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain (tambahan), serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 88 PMK.05/2018 Tentang Data Perhitungan Fihak Ketiga, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018:

a. Pasal 5 ayat (3) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.

b. Pasal 5 ayat (4) Anggota keluarga lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua

c. Pasal 36 ayat (2) Besaran iuran bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 1 % (satu persen) dari gaji atau upah peserta PPU per orang per bulan.

d. Pasal 36 ayat (4) besaran iuran bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan pemberian surat kuasa dari pekerja kepada pemberi kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan.

2. Pada PMK Nomor 88/PMK.05/2018:

a. Pasal 2 ayat (1)

Dana PFK merupakan sejumlah dana yang dihimpun dari:

1) luran wajib pegawai;

2) luran jaminan kesehatan Pemda;

3) luran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;

4) luran jaminan kesehatan PPNPN;

5) luran jaminan kesehatan pensiunan pada PT. Taspen (Persero);

6) luran jaminan kesehatan pensiunan pada PT. Asabri (Persero);

7) luran beras bulog; dan

8) luran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain (tambahan)

untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. b. Pasal 2 ayat (9)

luran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, PNS Pusat, Prajurit TNI, PNS Kementrian Pertahanan, Anggota Polri, PNS Polri, dan PNS Daerah setiap bulannya dalam rangka iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain (tambahan).

3. Berkenaan dengan ketentuan regulasi di atas, serta evaluasi terhadap data anggota keluarga yang lain (tambahan) dari peserta PPU Penyelenggara Negara (PPU PN) yang terdaftar pada BPJS Kesehatan, dapat kami sampaikan bahwa:

a. Terdapat peserta yang tidak boleh mendaftarkan anggota keluarga lain

(tambahan) dengan iuran 1 % yaitu:

1) PPNPN/Pegawai Pemerintah Deng an Perjanjian Kerja

2) Veteran

3) Kepala Desa dan Perangkat Desa

b. Terdapat data anggota keluarga tambahan yang didaftarkan dengan iuran 1 % diluar ketentuan (bukan anak ke-4 dst, orang tua dan mertua), melainkan family lain atau anak ke 1 sd 3 yang sudah diluar tanggungan.

c. Terdapat anak keempat dan seterusnya yang berusia lebih dari 21 tahun yang tidak memiliki surat keterangan sekolah.

Terhadap data diatas (poin a.b,c) agar Satker menginformasikan kepada pegawai dilingkungan kerjanya untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan 1 % yang diluar ketentuan menjadi peserta PBPU dengan iuran nominal kelas I: Rp 80.000/jiwa/bulan, kelas II: Rp 51.000/jiwa/bulan, kelas Ill: Rp 25.500/jiwa/bulan dengan membawa kelengkapan berkas:

1) Kartu Keluarga