Rekrutmen P3K Segera Dimulai, Portal SSCASN BKN dapat Diakses Mulai 8 Februari 2019, Pukul 16.00 WIB

Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I akan

segera dibuka. Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan

diselenggarakannya rekrutmen P3K. Sistem pendaftaran P3K akan

dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon

Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat

diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi

Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrutmen P3K pada tahap I

meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer

Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag),

Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN

tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan,

salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia

pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Selain itu, terdapat beberapa

persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I yakni :

a) Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi

pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat

b) Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III

bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR

internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator

Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi

pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan

c) Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK

bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Kemudian masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan

perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan

instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018. Sebagai informasi, perolehan gaji

untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di

Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu,

aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Peraturan BKN.

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN UNDUH DISINI

Iklan Atas Artikel