Menpan RB Tjahjo Kumolo Sudah Putuskan, PNS Punya Tugas Baru Gegara Ketahuan Tak Bisa Lakukan Ini
Menpan RB Tjahjo Kumolo Sudah Putuskan, PNS Punya Tugas Baru Gegara Ketahuan Tak Bisa Lakukan Ini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, kini sudah ambil keputusan soal nasib PNS.
Para PNS atau ASN kini akan memiliki tugas baru yang wajib dijalani.
Tjahjo Kumolo meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi pelopor pemberi materi pendidikan dan pelatihan bela negara untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Itu artinyam PNS kini bakal diwajibkan mengikuti diklat bela negara.
Menurutnya, PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara, juga harus memiliki ideologi negara yang kuat dan pasti, serta memiliki wawasan kebangsaan.
"Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik", ujar Menteri Tjahjo saat berkunjung ke BPIP, Selasa (11/1/2021).
Ia mengaku prihatin, PNS saat ini masih banyak yang ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan terpapar radikalisme.
"Saya sangat sedih Pak, dan prihatin, ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus," terangnya.
Tjahjo juga mengatakan pelatihan tersebut akan dilakukan selama 1 minggu, baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.
"Kuncinya satu, yaitu memahamai Ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapapun pemimpinnya," tegasnya.
Ia juga berencana dalam momentum pendidikan dan pelatihan tersebut, peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.
"Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi menyambut baik program tersebut.
Menurutnya, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk untuk PNS.
"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengebangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," ungkapnya.
Ia berpendapat, pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai tingkatan atau jabatan PNS.
"Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP," ucapnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam aparatur negara sebagai pelayan publik.
Menurutnya, semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain, serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.
"Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan," paparnya.
Ia juga menjelaskan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos, dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS, apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.
"Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan," ulasnya.
Benny juga memastikan buku pedoman Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) harus satu jenis yang ditetapkan BPIP, dan menjadi pedoman semuanya.
"Minggu ketiga bulan ini mau dirapatkan, dan jika sudah jadi kira-kira awal Februari barang sudah bisa dipakai," terangnya.