Wacana Penghapusan Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak, Junaidi Anggota Komisi III DPRD Angkat Bicara
Wacana Penghapusan Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak, Junaidi Anggota Komisi III DPRD Angkat Bicara
Beredar kabar akan adanya wacana penghapusan tenaga kerja honorer atau tenaga kontrak yang berada di wilayah pemerintah daerah (Pemda) Natuna membuat Junaidi angkat bicara.
Menanggapi hal tersebut, awak media ini langsung menghubungi Junaidi politisi partai Hanura, anggota DPRD kabupaten Natuna, melalui telepon seluler, Kamis (12/8/2021)..
Junaidi angkat bicara dan kurang setuju, jika betul nanti akan ada penghapusan tenaga kerja honorer atau tenaga kontrak yang berada di instansi pemerintah daerah kabupaten Natuna. Perlu ada kajian dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tersebut.
Dalam keterangannya Junaidi mengatakan, “Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, Jika masalahnya terkait ketersediaan anggaran Sama-sama kita pihak Legislatif dan Eksekutif mencari Solusi yang lebih Humanis. Bupati dan Wakil Bupati, bisa saja membuat kebijakan, Contohnya Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, ASN, Honorer dan Legeslatif, dikurangkan gaji / Tunjangan / Insentifnya, sampai APBD kita kembali Normal kedepannya, bukan langsung main pecat saja,” ucap Junaidi.
“Dimasa pandemi COVID-19 ini semua kalangan merasakan kesulitan ekonomi, jika ingin membuat suatu kebijakan harus dikaji dan dicermati,” ujarnya.
“Seandainya nanti benar akan ada penghapusan tenaga honorer atau tenaga kontrak, ini sama saja membuat masyarakat kita sengsara, mereka punya anak istri, keluarga yang harus ditanggung,” ungkap Junaidi.
Lagi pula bekerja sebagai tenaga honorer itu sebenarnya bukan tujuan utama mereka ditengah tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai, bisa dikatakan mereka bekerja sebagai Honorer hanya semata-mata hanya untuk bertahan hidup, kalau mereka di pecat apalagi di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi sekarang, apa yang harus mereka kerjakan, sedangkan di Natuna masih sangat minim lapangan pekerjaan,” terang Junaidi.